Profil Bagian Hukum

Bagian Hukum adalah salah satu bagian di unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berada di bawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.  Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang masing-masing memiliki tugas membantu Kepala Bagian dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di Bidang Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah penganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan uraian sebagai berikut :

  1. Kepala Bagian Hukum;
  2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
  4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Keadaan Pegawai

  • Keadaan Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menurut kepangkatan sebagai berikut :
    • Pembina Tk. I, IV/b = 1 Orang
    • Penata Tk. I, III/d = 2 Orang
    • Penata, III/c = 2 Orang
    • Penata Muda Tk. I, III/b = 3 Orang
    • Penata Muda, III/a = 1 Orang
    • Juru, I/c = 1 Orang
  • Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan :
  • Strata Dua (S2) = 6 Orang
  • Strata Satu (S1) = 3 Orang
  • Sekolah Menengah Pertama (SMP) = 1 Orang
  • Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural :
  • Eselon III (tiga) = 1 Orang
  • Eselon IV (Empat) = 2 Orang

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pedoman penetapan Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2008 tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Sekretariat Daerah. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bagian; Mengkoordinasikan dengan Asisten dan Kepala Bagian lingkup Asisten Administrasi Umum Setda; membina dan mengkoordinasikan dengan sub bagian di lingkup Bagian Hukum; menyusun pedoman pelaksanaan tugas Bagian; mengolah bahan perumusan kebijakan Bidang Hukum dan Perundang- Undangan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bagian, serta membuat laporan secara berkala.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka fungsi Bagian Hukum adalah sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi dibidang Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan Administrasi dibidang Bantuan Hukum;
  3. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan Pengelolaan serta pelayanan dokumentasi Hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas maka Kepala Bagian Hukum secara managerial mengkoordinasikan dan membina serta mengembangkan dan memberikan pelayanan Administrasi dalam Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum. Fungsi tersebut menggambarkan bahwa Bagian Hukum mempunyai keterkaitan yang cukup erat, baik dengan bagian-bagian lain dalam lingkup Sekretariat Daerah, maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dalam lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Sidenreng Rappang.